Kegiatan verifikasi berkas untuk pengadaan Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan oleh Kreasindo Gema Nusantara di Gerai SPSE Kantor LPSE Kabupaten Banjarnegara melibatkan proses pemeriksaan fisik, pencocokan dokumen administratif dan teknis secara langsung dengan Pejabat Pengadaan, serta dokumentasi resmi guna memastikan validitas data dan kelengkapan persyaratan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- BANJARNEGARA — Dalam upaya mendukung transformasi digital di sektor pariwisata daerah, CV Kreasindo Gema Nusantara terus menunjukkan komitmennya melalui keikutsertaan dalam kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Kabupaten Banjarnegara. Proses pengadaan ini memasuki tahapan krusial, yakni verifikasi berkas kualifikasi dan validasi dokumen administratif secara langsung bersama Pejabat Pengadaan di Gerai SPSE Kantor LPSE Kabupaten Banjarnegara.
- Hadir secara langsung dalam proses verifikasi tersebut, Direktur CV Kreasindo Gema Nusantara, M. Agus Dwi Nugroho, S.Kom., menyampaikan kelengkapan berkas fisik dan dokumen pendukung pekerjaan untuk dicocokkan dengan data yang telah diunggah dalam sistem Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Proses verifikasi tatap muka ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh aspek legalitas, kualifikasi teknis, serta rekam jejak perusahaan memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- "Verifikasi ini merupakan bentuk transparansi dan kepatuhan kami terhadap prosedur pengadaan yang berlaku. Kami siap menghadirkan solusi teknologi informasi terbaik untuk mengoptimalkan potensi dan promosi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara," ujar M. Agus Dwi Nugroho, S.Kom.
- Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Pemkab Banjarnegara dalam menyajikan data pariwisata yang terintegrasi, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas maupun wisatawan. Langkah ini sekaligus mempertegas peran aktif penyedia jasa teknologi lokal dalam mengawal modernisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).